Setelah melewati tahapan proses Musyawarah RKP dan Penetapan APBdesa, kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Tempek Dukuh, Banjar Dinas Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli mulai dilaksanakan. Kegiatan ini didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 123.408.800,- masuk ke dalam Bidang Pembangunan Desa.  Dengan dana tersebut akan menghasilkan jalan rabat beton sepanjang 270 meter dengan lebar 2,5 m, dengan spesifikasi rabat campuran 1 Semen : 3 Pasir : 5 Kerikil. Kegiatan ini diharapkan selesai dalam 100 hari ke ...

Wujudkan pemilu yang aman damai dan sejuk merupakan tantangan Polri dan cita-cita kita bersama. Untuk mewujudkan itu semua Polri perlu mengandeng semua Potensi dan Steck Holder yang ada pada masyarakat itu sendiri. Oleh Karena Itu Satbinmas Polres Bangli laksanakan Sambang Kamtibmas. Hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 11.00 wita di Desa Landih Bangli Kanitbintibmas Satbimmas Polres Bangli  AIPTU I WAYAN RAPI melaksanakan kegiatan Sambang Kamtibmas terhadap Tokoh Masyarakat  Desa Landih Bangli I KETUT SUBERATI. Dalam kegiatan ini AIPTU ...

Kepala Desa Landih, Kabupaten Bangli, Bali, I Ketut Sudana, bersama para tokoh masyarakat di desa setempat mendeklarasikan Anti-Politik Uang dalam Pemilu 2019, sebagai bentuk komitmen untuk tidak akan melanggar aturan pemilu."Kami apresiasi kegiatan yang telah diinisiasi oleh Kepala Desa Landih. Ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat," kata anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Minggu.Desa Landih Anti-Politik Uang telah dideklarasikan pada Sabtu (23/2) di Balai Pertemuan Desa Landih. Tidak kurang 50 orang tokoh masyarakat perwakilan ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa  Landih mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...

Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya. Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat ...

Latar BelakangUndang-Undang Desa yang baru mengamanatkan hak dan kewajiban yang tidak ringan bagi desa. Pasal 67 ayat (1), di dalam undang-undang desa secara substansial menyebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Sementara pada ayat (2), eksplisit disebutkan bahwa kewajiban desa terdiri dari: a) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; b) meningkatkan kualitas ...